Thursday, 21 February 2019

JURUS POLISI MENGHADAPI DILEMA PERLINDUNGAN HAM

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Wartawan Pemerhati Kepolisian tinggal di Bogor

Sedikit mengingatkan masa lalu ketika bentrokan antara warga dengan aparat Brimob di pelabuhan Sape Bima berakhir dengan kesimpulan bahwa Polri melanggar HAM. Ada kesalahan prosedur tetap (protap) yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi massa yang memblokir pelabuhan ketika menuntut pencabutan izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Kesalahan Protap yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan senjata api dalam menghadapi warga. Demikianlah kesimpulan yang dirilis Komnas HAM beberapa hari setelah timnya terjun ke lapangan. Komnas HAM mencatat tiga orang tewas dalam kasus ini. 

Continue Reading

POLITIK HUKUM BALAS DENDAM KPK-POLRI

Ketegangan antara Polri dengan KPK dalam urusan penegakan hukum tak boleh terulang, karena ketegangan itu hanya akan memperlemah usaha penegakan hukum dan reformasi di tubuh kepolisian. Polri dibawah Tito Karnavian diharap belajar dari sejarah kelam hubungan antar lembaga ini.

Continue Reading

TNI Boleh Tangani Terorisme.

Bom Kampung Melayu yang meledak pada Rabu malam (24/5/2017)  membuat kita semakin yakin bahwa betapa terorisme sangat berbahaya dan masih ada di sekigtar kita. Wajar jika banyak pihak mendesak agar DPR merespon segera pembahasan revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003.

Continue Reading

MEMPERKUAT POLISI DENGAN JARINGAN INTELIJEN WARGA (JIWA)

Polisi ada di dalam genggaman warga. Maksudnya adalah setiap warga pemilik HP dapat melaporkan kejadian di sekitarnya sebagai bagian ikut membangun kepolisian. Ketika Kapolri Tito Karnavian memasuki era e-policing dan satu desa satu polisi, gagasan intelijen warga dapat menjadi salah satu solusi.

Continue Reading

Masyarakat Sipil Tolak TNI Masuk RUU Terorisme

Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelibatan TNI dalam menangani terorisme sebagaimana aka diatur daam revisi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya peran TN I dalam masalah terorisme sudah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Continue Reading

Ada Bom Kampung Melayu, Kapolri Batal ke Turki dan Arab

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membatalkan kunjungan kedinasannya ke Turki serta Arab Saudi dan langsung bertolak ke Tanah Air Jum’at (26/5/2017).  Tito akan segera pulang karena akan mengunjungi korban bom Kampung Melayu yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Polri Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Continue Reading

test

Apa itu Puskompol?

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol) adalah lembaga nirlaba berbadan hukum yayasan yang fokus kegiatannya pada bidang komunikasi publik, seperti kepenulisan, jurnalistik, penelitian, penerbitan dan publik relation terkait dengan pemolisian masyarakat (community policing).

Lembaga ini lahir didorong oleh sebuah keprihatinan para pendirinya yang melihat bahwa

(1) reformasi kepolisian memerlukan banyak cara dalam mengkomunikasikan gagasan, penegakan hukum dan kegiatan pemolisian lainnya; namun faktanya masih sedikit model komunikasi yang tepat dan mampu membantu pemulihan citra positif kepolisian

(2) yang terjadi justeru lebih banyak informasi yang destruktif dan merugikan publik dan lembaga kepolisian;

(3) karena itu cara komunikasi itu memerlukan kajian dan studi agar ragam informasi dapat disampaikan secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuannya. 

test

Program kerja

1. Pelatihan jurnalisme kepolisian

2. Penulisan buku Teknik Menulis Berita Kepolisian

3. Penulisan Buku Tokoh-tokoh Kepolisian

4. Penerbitan media kepolisian

5. Penelitian kepolisian

6. Seminar dan lokakarya komunikasi kepolisian

7. Menggalang partisipasi publik untuk basiswa studi Kepolisian

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lembaga ini dapat didirikan cabang di berbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka membantu Kepolisian Republik Indonesia.

Denzel Ward Jersey