Ketegangan antara Polri dengan KPK dalam urusan penegakan hukum tak boleh terulang, karena ketegangan itu hanya akan memperlemah usaha penegakan hukum dan reformasi di tubuh kepolisian. Polri dibawah Tito Karnavian diharap belajar dari sejarah kelam hubungan antar lembaga ini.

Bom Kampung Melayu yang meledak pada Rabu malam (24/5/2017)  membuat kita semakin yakin bahwa betapa terorisme sangat berbahaya dan masih ada di sekigtar kita. Wajar jika banyak pihak mendesak agar DPR merespon segera pembahasan revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003.

Polisi ada di dalam genggaman warga. Maksudnya adalah setiap warga pemilik HP dapat melaporkan kejadian di sekitarnya sebagai bagian ikut membangun kepolisian. Ketika Kapolri Tito Karnavian memasuki era e-policing dan satu desa satu polisi, gagasan intelijen warga dapat menjadi salah satu solusi.

Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelibatan TNI dalam menangani terorisme sebagaimana aka diatur daam revisi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya peran TN I dalam masalah terorisme sudah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membatalkan kunjungan kedinasannya ke Turki serta Arab Saudi dan langsung bertolak ke Tanah Air Jum’at (26/5/2017).  Tito akan segera pulang karena akan mengunjungi korban bom Kampung Melayu yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Polri Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.