Thursday, 21 February 2019

POLITIK HUKUM BALAS DENDAM KPK-POLRI

Ketegangan antara Polri dengan KPK dalam urusan penegakan hukum tak boleh terulang, karena ketegangan itu hanya akan memperlemah usaha penegakan hukum dan reformasi di tubuh kepolisian. Polri dibawah Tito Karnavian diharap belajar dari sejarah kelam hubungan antar lembaga ini.

 

 

Terlalu sering masyarakat menyaksikan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dimulai dari kasus Cicak-Buaya, Bibit-Chandra, Susno Duadji, dan kriminalisasi Penyidik KPK Novel Baswedan. Novel dicari-cari kesalahannya karena menyidik kasus korupsi Kakorlantas Polri Djoko Susilo. Novel adalah penyidik utama KPK karena kemampuananya menyidik kasus-kasus besar.

Belakangan ketegangan terjadi lagi dalam kasus penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon Kapolri Budi Gunawan. Polisi membalasnya dengan mencari-cari kasus petinggi KPK, dan ditemukanlah kasus Abraham Samad soal tindak pidana administrasi kependudukan, Bambang Wijoyanto dalam kasus dugaan mengarahkan saksi pada kasus gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Keduanya akhirnya nonaktif jadi pimpinan KPK setelah dijadikan tersangka oleh polisi.

Di luar itu juga masih ada dua komisioner KPK yang mau diperkarakan, Adnan Pandupraja dalam kepemilikan saham sebuah perusahaan yang ditangani waktu jadi pengacara. Sedangkan komisioner Zulkarnain akan diperkarakan dalam perkara gratifikasi ketika jadi jaksa.  Ada lagi 14 penyidik KPK akan diperkarakan dalam perkara senjata api yang izinnya sudah habis.

Setelah reda beberapa bulan, perkara Novel Baswedan kembali dilanjutkan dengan penetapan dia sebagai tersangka penganiayaan (ketika bertugas di Polres Jambi) yang menimbulkan kematian dalam kasus pencurian sarang burung walet di Jambi. Dalam kasus yang terkahir ini, komisioner KPK mengancam mengundurkan diri jika Novel ditahan.

Tak urung, Presiden Jokowi turun tangan memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti agar tidak melakukan kriminalisasi dan membuat kekisruhan baru. Akhirnya Novel Baswedan pun tak jadi ditahan setelah lima pimpinan KP mengancam mengundurkan diri jika Novel ditahan. Mereka menjadi jaminan bahwa Novel tak akan melarikan diri dan tidak menghilangkan bukti.

 

Balas dendam

 

Apa yang hendak kita katakan di sini bahwa cara-cara kepolisian merespon tindakan KPK adalah dengan cara balas dendam atau unjuk kekuatan. Seolah-olah ingin mengatakan  wahai KPK, anda jangan sewenang-wenang, kami juga bisa membuat anda lumpuh. Kira-kira begitulah. Abraham Samad pun mungkin juga tak lurus-lurus amat, ada indikasi memainkan posisinya sebagai ketua KPK untuk main politik.

Wajar saja kalau Wapres Jusuf Kalla mengingatkan bahwa tindakan kepolisian janganlah karena dendam, karena urusan pribadi, melainkan karena profesionalisme.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI memberikan pengalaman yang berharga terhadap bangsa ini. 

"Oleh sebab itu, tidak boleh lagi terjadi penegakan hukum dicampuri dengan emosional pribadi dan politik oleh para penegak hukumnya sehingga membuat bangsa ini jatuh dalam kegaduhan berhari-hari," ujar Wapres Jusuf Kalla.

Namun, Wapres tidak memerinci aparat hukum mana yang mencampuri penegakan hukum dengan emosional pribadi dan politik itu.  "Inilah pengalaman yang pernah terjadi karena emosional penegak hukumnya. Insya Allah, pengalaman ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga," tambahnya.

 

Emosi dan politik

 

Dalam catatan Kompas, penegakan hukum yang dicampuradukkan dengan emosi dan politik pribadi bisa ditelusuri dari apa yang dibeberkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menuduh adanya pertemuan rahasia beberapa kali antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah elite PDI-P, seperti Hasto, terkait kemungkinan pencalonan Abraham Samad sebagai calon wapres mendampingi calon Presiden Jokowi.     

Menurut Hasto, setelah ternyata tak dipilih sebagai calon wapres, Abraham mengaku sudah tahu kalau dirinya tak dipilih karena sudah menyadap. Abraham juga disebut tahu siapa yang menggagalkan pencalonannya. Belakangan, Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tiga hari setelah pencalonan, KPK pimpinan Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi rekening tidak wajar. 

 
Pelemahan KPK

 

Rentetan kasus yang terjadi dalam konflik KPK-Polri sebenarnya bukan semata-mata kasus hukum, melainkan sudah dimasuki kepentingan politik. Banyak yang mempertanyakan kenapa baru sekarang kasus Novel Baswedan yang sudah 12 tahun lalu diungkap kembali ketika posisinya jadi sangat penting di KPK. Kenapa baru sekarang juga kasus Abraham Samad –empat tahun lalu memasukkan orang lain sebagai keluarganya di daftar keluarga agar dapat mengurus KTP/Paspor? Demikian juga Bambang Wijoyanto dalam perkara di MK Sembilan tahun lalu. Belakangan diketahui pelapornya adalah anggota DPR dari PDIP yang juga mantan calon Bupati yang dikalahkan dalam sidang MK.

Tampak jelas bahwa semua ini adalah proses sistematis memasung KPK, melemahkan KPK agar tidak mampu melakukan tugasnya, di antaranya adalah mengusut kasus Century, BLBI, rekening Gendut dan lain-lain. Semua itu sarat kepentingan politik balas dendam!

 

 

Hukum Untuk Siapa?

 

KPK lahir sebagai jawaban masyarakat sipil yang menghendaki pemberantasan korupsi menjadi lebih baik ketika kepercayaan masyarakat terhadap Polisi dan Kejaksaan sangat menurun. KPK menjadi lembaga yang sangat ditakuti karena ia mampu menunjukkan perannya sebagai lembaga yang sangat berwibawa dan dipercaya. KPK berhasil memenjarakan tersangka korupsi yang terdiri dari oknum-oknum anggota DPR, menteri, gubernur, bupati/walikota, jaksa, dan jenderal polisi. Hampir tak ada yang lolos jika KPK yang menyidiknya. Masyarakat dibuat bangga karenanya, dan wajar pula jika ada oknum di kepolisian yang merasa terusik dan terancam karenanya. Maka atas nama lembaga, acapkali oknum itu bertindak dan mengobarkan permusuhan. Kalau demikian sesungguhnya penegakan hukum buat siapa? Penegakan hukum seyogianya dilaksanakan dalam rangka penegakan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Seyogyanyalah kita berprasangka baik. Siapapun yang dijadikan tersangka baik oleh KPK maupun Polisi adalah dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan untuk semua, bukan keadilan yang dicari-cari.

Ada tiga tujuan penegakan hukum. Pertama untuk menjamin kepastian hukum. Kedua untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Ketiga untuk tujuan kemaslahatan umum. Hukum harus meramu tiga kepentingan tersebut. Terkadang, demi kemaslahatan umum suatu perkara tak lagi diteruskan hingga ke pengadilan, atau ditunda penyidikannya, menunggu momen yang tepat sehingga tidak menimbulkan gejolak. Mestinya ini yang perlu dilakukan oleh polisi sehingga tidak memancing perlawanan publik.

Tampak jelas bahwa politik komunikasi polisi tidak bagus dalam menghadapi serangan KPK. Demikian juga politik hukumnya terkesan kasar dan membabi buta. Pesan komunikasi yang terbangun adalah politik hukum balas dendam dan unjuk kekuatan ketimbang penegakan hukum yang santun dan berwibawa. Polri tidak mampu menangkap arus utama keberpihakan publik. Akibatnya polisi makin mendapat kesan buruk, sampai-sampai Presiden turun tangan memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti agar jangan ada kriminalisasi dan bikin kegaduhan. Terlalu!

Di masa mendatang Kapolri Tito Karnavian kiranya dapat memperbaiki hubungan kelembagaan dan mewujudkan penegakan hukum yang profesonal dan berwibawa. Di dalamnya juga ada kesantunan dalam berhubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Semoga. (fur)

Tags: Brandeinsatz

test

Apa itu Puskompol?

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol) adalah lembaga nirlaba berbadan hukum yayasan yang fokus kegiatannya pada bidang komunikasi publik, seperti kepenulisan, jurnalistik, penelitian, penerbitan dan publik relation terkait dengan pemolisian masyarakat (community policing).

Lembaga ini lahir didorong oleh sebuah keprihatinan para pendirinya yang melihat bahwa

(1) reformasi kepolisian memerlukan banyak cara dalam mengkomunikasikan gagasan, penegakan hukum dan kegiatan pemolisian lainnya; namun faktanya masih sedikit model komunikasi yang tepat dan mampu membantu pemulihan citra positif kepolisian

(2) yang terjadi justeru lebih banyak informasi yang destruktif dan merugikan publik dan lembaga kepolisian;

(3) karena itu cara komunikasi itu memerlukan kajian dan studi agar ragam informasi dapat disampaikan secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuannya. 

test

Program kerja

1. Pelatihan jurnalisme kepolisian

2. Penulisan buku Teknik Menulis Berita Kepolisian

3. Penulisan Buku Tokoh-tokoh Kepolisian

4. Penerbitan media kepolisian

5. Penelitian kepolisian

6. Seminar dan lokakarya komunikasi kepolisian

7. Menggalang partisipasi publik untuk basiswa studi Kepolisian

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lembaga ini dapat didirikan cabang di berbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka membantu Kepolisian Republik Indonesia.

Denzel Ward Jersey