Thursday, 21 February 2019

Masyarakat Sipil Tolak TNI Masuk RUU Terorisme

Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelibatan TNI dalam menangani terorisme sebagaimana aka diatur daam revisi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya peran TN I dalam masalah terorisme sudah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI disebutkan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk, (3) mengatasi aksi terorisme; ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal ini sudah cukup untuk memberikan peran TNI dan pelaksanaannya menjadi BKO Polri.

Penolakan masyarakat sipil tersebut dituangkan dalam petisi yang ditandatangani oleh 140 masyarakat sipil dan juga 28 organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

"Kami memandang alangkah lebih baik jika pelibatan TNI dalam penanganan terorisme cukup mengacu pada Undang-Undang TNI saja," kata anggota Presidium Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Sumarsih di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

"Kalau dilihat dari pasal itu, Presiden kan sudah memiliki otoritas dan landasan hukum  untuk melibatkan militer di ranah terorisme, jadi tidak usah dilibatkan lagi dan dimasukan secara khusus ke Undang-Undang Terorisme," kata dia.

Menurut Sumarsih, pelibatan militer untuk membantu aparat kepolisian dalam mengatasi terorisme harusnya hanya bersifat membantu saja. Bahkan kata dia, pelibatan ini pun sifatnya hanya sementara.

"Dengan kata lain, pelibatan militer itu merupakan last resort yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya khususnya kepolisian sudah tidak dapat lagi mengatasi aksi terorisme," kata dia.

Sumarsih mengatakan, daripada memaksakan kehendak dengan memasukan militer dalam Undang-Undang Terorisme, sebaiknya DPR dan Pemerintah segera membentuk aturan tentang tugas dan bantuan militer untuk membantu pihak kepolisian saat suasana genting, salah satunya menangani aksi kejahatan berbasis teror.

"Untuk apa ribut-ribut memaksa (TNI) masuk dan memberi wewenang secara utuh, kenapa tidak buat saja aturan pasti terkait TNI yang boleh bantu pihak Polri, misal suasana bagaimana, ukuran kegentingan, jadi tidak akan berebut lahan kerjaan," kata Sumarsih. (sumber: CNN)

Tags: Übung, Fehlalarm

test

Apa itu Puskompol?

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol) adalah lembaga nirlaba berbadan hukum yayasan yang fokus kegiatannya pada bidang komunikasi publik, seperti kepenulisan, jurnalistik, penelitian, penerbitan dan publik relation terkait dengan pemolisian masyarakat (community policing).

Lembaga ini lahir didorong oleh sebuah keprihatinan para pendirinya yang melihat bahwa

(1) reformasi kepolisian memerlukan banyak cara dalam mengkomunikasikan gagasan, penegakan hukum dan kegiatan pemolisian lainnya; namun faktanya masih sedikit model komunikasi yang tepat dan mampu membantu pemulihan citra positif kepolisian

(2) yang terjadi justeru lebih banyak informasi yang destruktif dan merugikan publik dan lembaga kepolisian;

(3) karena itu cara komunikasi itu memerlukan kajian dan studi agar ragam informasi dapat disampaikan secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuannya. 

test

Program kerja

1. Pelatihan jurnalisme kepolisian

2. Penulisan buku Teknik Menulis Berita Kepolisian

3. Penulisan Buku Tokoh-tokoh Kepolisian

4. Penerbitan media kepolisian

5. Penelitian kepolisian

6. Seminar dan lokakarya komunikasi kepolisian

7. Menggalang partisipasi publik untuk basiswa studi Kepolisian

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lembaga ini dapat didirikan cabang di berbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka membantu Kepolisian Republik Indonesia.

Denzel Ward Jersey