Thursday, 21 February 2019

TNI Boleh Tangani Terorisme.

Bom Kampung Melayu yang meledak pada Rabu malam (24/5/2017)  membuat kita semakin yakin bahwa betapa terorisme sangat berbahaya dan masih ada di sekigtar kita. Wajar jika banyak pihak mendesak agar DPR merespon segera pembahasan revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003.

Kalau tahun lalu anggota DPR banyak menyoal perlunya lembaga pengawasan terhadap Densus 88 Antiteror, kini yng banyak disoal publik adalah keterliatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Selama ini, TNI memang sudah biasa dilibatkan jika Polri memandang perlu. TNI di-BKO (Bawah Kendali Operasi)-kan kepada Polri. Dalam kasus Poso misalnya, yang berhasil menangkap Santoso dalam keadaan tewas di desa Tambarana pada 18 Juli 2016 adalah TNI dari  satgas bersandi Alfa 29 berasal dari Yonif Raider 515/Kostrad.

Jadi pertanyaannya adalah apa yang diinginkan dengan memasukkan TNI dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme, sementara saat ini keterlibatan TNI juga sudah terjadi. Justeru dengan masuknya TNI dalam RUU Antiterorisme yang dibahasa DPR akan menjadi rancu dalam system hukum kita.

Maka jaringan masyarakat sipil menggelar petisi yang isinya menolak TNI dilibatkan dalam penanganan kejahatan terorisme dan memasukkannya dalam RUU Anti Terorisme yang sedang direvisi itu.

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan jika pemerintah dan DPR bersikukuh melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme, sebagaimana diajukan dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme, ada enam syarat yang harus dipenuhi pemerintah.

Anggota Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat jumpa pers di Jakarta Jumat (9/6/2017) mengatakan, pelibatan militer itu:

Pertama,  harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sehingga, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu dilakukan jika ancaman terorisme mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara, akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, akan mengancam kehjdupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system.

Kedua, pelibatan TNI itu atas permintaan dari kepolisian, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.

Ketiga, pelibatan TNI harus dilakukan pada saat ancaman terorisme mengancam keamanan dan ketertiban yang tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian. Dengan kata lain, pelibatan militer itu merupakan pilihan terakhir yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya khususnya kepolisian sudah tidak dapat lagi mengatasi aksi terorisme.

Keempat, prajurit yang dilibatkan harus di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian atau sifatnya perbantuan.

Kelima, pelibatan militer bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu atau sementara.

Keenam, prajurit yang dilibatkan harus tunduk kepada peradilan umum.

Enam syarat ini merupakan syarat yang diajukan jika pemerintah dan DPR bersikukuh memasukan pelibatan TNI dalam revisi UU Antiterorisme.

Namun, dibanding menambahkan pelibatan TNI dalam revisi UU Terorisme, pihaknya menilai alangkah lebih tepat jika pemerintah dan DPR adalah segera membentuk aturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah.

Hal tersebut sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan mekanisme seberapa jauh, dan dalam situasi apa militer dapat memberi bantuan kepada Polri dalam mengatasi terorisme. Adapun petisi ini didukung lebih dari seratus tokoh, aktivis, cendekiawan dan lainnya. (*).

Tags: Hilfelesitung, Test

test

Apa itu Puskompol?

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol) adalah lembaga nirlaba berbadan hukum yayasan yang fokus kegiatannya pada bidang komunikasi publik, seperti kepenulisan, jurnalistik, penelitian, penerbitan dan publik relation terkait dengan pemolisian masyarakat (community policing).

Lembaga ini lahir didorong oleh sebuah keprihatinan para pendirinya yang melihat bahwa

(1) reformasi kepolisian memerlukan banyak cara dalam mengkomunikasikan gagasan, penegakan hukum dan kegiatan pemolisian lainnya; namun faktanya masih sedikit model komunikasi yang tepat dan mampu membantu pemulihan citra positif kepolisian

(2) yang terjadi justeru lebih banyak informasi yang destruktif dan merugikan publik dan lembaga kepolisian;

(3) karena itu cara komunikasi itu memerlukan kajian dan studi agar ragam informasi dapat disampaikan secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuannya. 

test

Program kerja

1. Pelatihan jurnalisme kepolisian

2. Penulisan buku Teknik Menulis Berita Kepolisian

3. Penulisan Buku Tokoh-tokoh Kepolisian

4. Penerbitan media kepolisian

5. Penelitian kepolisian

6. Seminar dan lokakarya komunikasi kepolisian

7. Menggalang partisipasi publik untuk basiswa studi Kepolisian

Pusat Studi Komunikasi Kepolisian berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Lembaga ini dapat didirikan cabang di berbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka membantu Kepolisian Republik Indonesia.

Denzel Ward Jersey